Majalengka--Rencana pembangunan 1000 unit rumah untuk PNS berpenghasilan rendah di Kabupaten Majalengka mendapat dukungan dari Fraksi PKB DPRD Kabupaten Majalengka. Hal itu sebagaimana ditegaskan anggota Fraksi PKB Drs. Muhammad Jubaedi saat ditemui media ini Kamis (29/9/11) di ruang fraksinya.
"Fraksi PKB mendukung sepenuhnya atas rencana pembangunan perumahan untuk para PNS yang berpenghasilan rendah tersebut", kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Majalengka itu.
Sikap fraksinya itu, lanjut Jubaedi, didasarkan pada hasil kajian yang telah dilaksanakan oleh Komisi A DPRD kabupaten Majalengka. Menurutnya, Komisi A telah mengkaji rencana proyek tersebut baik secara internal maupun konsultasi dengan Kementerian Perumahan Rakyat RI. Hasil konsultasi ke kemenpera, katanya, proyek tersebut merupakan proyek pusat untuk perumahan bagi para PNS yang berpenghasilan rendah. Pemerintah Kabupaten Majalengka berkewajiban menyediakan tanah, sementara dana pembangunan berasal dari pemerintah pusat. Berkenaan dengan penyediaan tanah, komisi A telah menyetujui penggunaaan tanah eks bengkok keluarahan Sindangkasih seluas 13 ha. Tetapi dengan catatan tanah tersebut tidak dihibahkan.
"Hasil kajian komisi A sudah dituangkan ke dalam nota komisi dan diserahkan kepada bupati melalui ketua dewan. Intinya kami setuju dengan pembangunan tersebut dengan catatan tanah eks bengkok tersebut tidak dihibahkan", terang Jubaedi.
Hal lain yang perlu diperhatikan oleh pemkab Majalengka adalah agar menyediakan tanah pengganti bagi tanah eks bengkok tersebut. Luas dan sifat produktifitas tanah harus tidak lebih jelek dari tanah eks bengkok. Hal ini karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tanah negara tidak boleh berkurang. Di samping itu, pihaknya mendorong agar sumber mata air yang berada di lokasi pembangunan perumahan supaya tetap dilindungi. Pasalnya sumber mata air tersebut merupakan sumber air bagi masyarakat sekitar.
"Dua hal yang kami minta kepada pihak pemkab. Satu, penyediaan tanah pengganti yang luas dan sifat produktifitasnya tidak kalah jelek. Dua, sumber mata air yang ada di lokasi agar dilindungi", pungkas politisi asal desa Wanasalam Ligung ini. (AS)
0 komentar:
Posting Komentar