Majalengka--Maraknya pemberitaan kasus dugaan suap yang melibatkan dua pejabat kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan seorang pengusaha di media massa tidak berpengaruh terhadap soliditas kader dan simpatisan PKB di Majalengka. Mereka sangat yakin Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang juga Ketua Umum DPP PKB, H.A. Muhaimin Iskandar, tidak terlibat dalam kasus tersebut. Demikian hal itu disampaikan Ketua DPC PKB Majalengka, Nasir, SAg, Senin sore (5/9/11) di sekretariat jalan Suha 204 Majalengka.
"Alhamdulillah, semua kader dan simpatisan PKB Majalengka sangat yakin Ketua Umum tidak terlibat dalam kasus tersebut. Teman-teman bahkan paham bahwa kasus ini sengaja dihembuskan untuk membunuh karakter Ketum dan PKB", kata Wakil Ketua DPRD Majalengka ini.
Menurut Nasir, pemberitaan di media massa dan pendapat yang dikemukakan oleh para pengamat dan politisi senayan cenderung sudah menghakimi Cak Imin sebagai tersangka. Padahal KPK sebagai institusi yang berwenang masih bekerja mengumpulkan data dan fakta. Nasir meminta semua pihak bersabar dan mempercayakan kasus ini kepada KPK untuk diusut secara tuntas.
Dalam kasus ini, lanjut Nasir, ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Pertama, kedua pejabat kemenakertrans yang ditangkap KPK sengaja mencatut nama Menakertrans Muhaimin Iskandar untuk meminta uang lebaran kepada pengusaha Dharnawati. Kasus seperti ini bukan hal yang aneh, karena sering terjadi di berbagai instansi, baik pemerintah maupun swasta. Ada orang yang mengatasnamakan KPK, Menteri, Gubernur, Bupati, Kapolres dan bahkan presiden untuk meminta sesuatu kepada pihak-pihak yang sedang berkepentingan.
"Nama saya saja sebagai ketua DPC PKB sering dijual anak buah untuk kepentingan pribadinya kok", ungkap Nasir sambil tersenyum kecut.
Kemungkinan lain seperti diungkapkan juru bicara Kemenakertrans Dita Indah Sari adalah adanya upaya percobaan penyuapan kepada Menteri Muhaimin Iskandar yang dilakukan oleh kedua pejabat dan pengusaha tersebut untuk kemudahan mendapatkan proyek kemenakertrans di Papua. Kasus seperti ini menurut mantan Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) ini sering terjadi di kementeriannya namun selalu gagal.
Kemungkinan yang ketiga, lanjut mantan ketua PMII Cabang Sidoarjo ini adalah adanya upaya pembunuhan karakter Cak Imin dan PKB serta pengalihan isu dari kasus lain. Indikasi ke arah ini sangat jelas terlihat dengan begitu gencarnya opini yang menyudutkan Muhaimin Iskandar. Ketua Komisi IX DPR RI Ribcka Ciptaning bahkan sejak awal kasus ini mencuat sudah menuduh banyak anggaran di kemenakertrans tidak dibahas terlebih dahulu di komisinya. Tak tanggung-tanggung, Ribcka juga menilai Muhaimin sudah gagal memimpin kemenakertrans dan meminta presiden SBY menggantinya.
Pembuatan opini publik di media juga sudah langsung menohok kepada Muhaimin Iskandar. Padahal pelaku yang ditangkap KPK adalah seorang sekretaris Ditjen dan Kepala Bagian. Berbeda dengan kasus Kemenpora, media tidak begitu sering mengaitkan kasus itu dengan Menpora Andi Malarangeng, padahal yang ditangkap KPK adalah langsung sekretaris menteri, pejabat yang paling dekat dengan sang menteri.
"Apapun yang sebenarnya terjadi, kita tunggu hasil penyelidikan KPK. Saya harap media dan semua pihak bersabar menghormati proses di KPK. Kepada Ketum Cak Imin kami berdoa agar beliau sabar, tabah dan diberi kekuatan oleh Allah dalam menghadapi cobaan dan fitnah keji ini,"Katanya. (AS)
0 komentar:
Posting Komentar