Jakarta - Presiden SBY akan membentuk tim investigasi dan melakukan moratorium terhadap TKI di luar negeri. Keinginan Presiden SBY ini atas masukan BPK saat menyerahkan audit terhadap ikhtisar pemeriksaan keuangan Semester II tahun 2011.
Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan, apa yang direkomendasikan oleh BPK sebenarnya sebagian telah dijalankan.
"Pada intiya audit BPK itu adalah sebelum dilaporkan ke Presiden sebagain sudah kita lakukan seperti berbagai rekomendasi perlindungan TKI," kata Muhaimin di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (12/4/2011).
Menurut pria yang akrab disapa Cak imin ini, yang belum dilakukan oleh Menakertrans adalah penyempurnaan sistem saja.
"Itu semua sudah kita lakukan. Ada yang belum yakni audit penyempurnaan sistem yang akan kita lakukan," tuturnya.
Pada Senin (11/4/2011) kemarin, Presiden SBY bertemu dengan pimpinan BPK di Istana. Sejumlah agenda dibicarakan termasuk tentang keberadaan TKI di luar negeri.
"Pertama persoalan TKI yang bekerja di luar negeri dan penyelenggaran ibadah haji. Saya berterima kasih karena itu agenda pemerintah yang dari tahun ke tahun ingin kita tingkatkan bagaimana supaya lebih baik," jelas SBY.
BPK, menurut SBY melihat beberapa hal harus diperbaiki dan ditingkatkan pengelolaannya baik di dalam mupun di luar negeri.
"Dari pertemuan tadi dari saya, saya akan bentuk tim terpadu untuk investigasi dalam arti longgar apa yag dilakukan agen di dalam negeri maupun apa yang dilakukan baik agen di luar negeri dan pemerintah setempat terhadap saudara-saudara kita," kata SBY. (detik.com)
0 komentar:
Posting Komentar