PKB Cikijing Jagokan "Tunas"

Majalengka - Semakin dekatnya pelaksanaan Pilbup Majalengka, membuat jajaran pengurus DPC PKB Kabupaten Majalengka mempercepat langkah penguatan struktur dan jaringan, terutama di tingkat kecamatan dan desa. Partai berlambang sembilan bintang mengelilingi bola dunia itu menargetkan hingga akhir April pembentukan kepengurusan DPAC di 26 kecamatan tuntas.

Ketua DPC PKB Kabupaten Majalengka, Nasir SAg mengatakan, PKB memang menargetkan penguatan struktural hingga ke tingkat RT dan RW. Sebagai upaya untuk membangun mesin politik yang kuat guna menghadapi berbagai agenda politik, termasuk Pilbup Majalengka yang semakin dekat.

"Kami memang menargetkan agar kepengurusan DPAC PKB bisa rampung dibentuk hingga akhir April mendatang. Saat ini dari 26 kecamatan tersisa 9 DPAC lagi yang belum kami bentuk. Salah satunya adalah DPAC Cikijing," ujar politisi jebolan Pontren Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur ini kepada PKB Majalengka online usai menggelar fit n proper test terhadap lima calon kandidat Ketua DPAC Cikijing.

Sementara itu, Ketua Panitia Musancab DPAC Cikijing, K Diding Joharudin kepada media ini mengatakan, rencananya kegiatan musancab diwilayahnya akan dihadiri oleh ratusan orang yang terdiri dari utusan dari tiap ranting sebanyak 10 orang, dari MWC NU, tokoh masyarakat, dan simpatisan PKB Se Kecamatan Cikijing yang akan dipusatkan kegiatannya di GOR Desa Kasturi Kecamatan Cikijing. Sejauh ini sudah ada 5 kandidat Ketua Dewan Tanfidz DPAC PKB Cikijing yang mendaftar dan lolos fit n proper test di DPC.

Kelima calon tersebut diantaranya adalah H A Rohim yang menjabat sebagai sekretaris Dewan Syuro periode lalu, Wakil Ketua DPAC K Oo Joharudin, Ketua Garda Bangsa Cikijing Ustadz Otong Nasrullah, Agus Mursidi SPdI dan dirinya yang merupakan calon incumbent.

"Untuk calon Ketua DPAC Cikijing sejauh ini sudah terjaring 5 calon dari awalnya sekitar 30 calon yang mendaftarkan. Sementara untuk kandidat Ketua Dewan Syuro baru satu yakni KH Dudu A Kolik," ujarnya.

Disinggung soal rencana pencalonan Nasir SAg dalam Pilbup 2013, pihaknya menyambut baik dan siap mendukung penuh Ketua DPC PKB untuk maju dalam Pilbup, terlepas siapapun pasangannya. Namun, kalau boleh memilih pihaknya cenderung mendukung agar Nasir SAg bisa bersanding dengan H Yomanius Untung SPd. "Untuk Pilbup 2013, kami dari DPAC Cikijing kalau dibolehkan memilih kayanya menjagokan "Tunas" (Untung-Nasir)," ucapnya. Ketika diminta alasannya, dia mengatakan bahwa secara dukungan politik sudah sangat mencukupi untuk pencalonan. Dengan diusung oleh 2 partai besar di Majalengka yaitu Partai Golkar dengan 6 kursi dan PKB dengan 6 kursi, pasangan ini dinilai cukup ideal untuk bisa memimpin Majalengka 5 tahun ke depan. Belum lagi kalau dilihat dari keterwakilan wilayahnya, cukup repesentatif mewakili wilayah Utara-Selatan. "Lihat saja, Pak Untung mewakili wilayah selatan dan Pak Nasir mewakili wilayah Utara jadi ya saya kira sangat pas dan ideal kalau pasangan ini nanti berjodoh di Pilbup 2013," kata politisi asal Cikijing ini.

"Yang jelas kader PKB dan kalangan ulama NU Cikijing siap mendukung dan menyukseskan Pak Nasir untuk maju dalam Pilbup 2013 mendatang. Sebab dia merupakan kader terbaik PKB di Majalengka yang diharapkan mampu membangun dan menyejahterakan rakyatnya. Apalagi dia cukup dekat dengan kalangan ulama dan masyarakat," jelasnya. (Aan Subarhan)

PKB Majalengka : Pasangan Nasir Tergantung Kiai

Majalengka - Kesriusan DPC PKB Kabupaten Majalengka untuk membidik posisi wakil bupati (M2) dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Majalengka September 2013 mendatang semakin menguat. Hal itu terlihat dari kegiatan roadshow dan konsolidasi partai yang dilakukan DPC PKB ke sejumlah DPAC yang dilakukan ketuanya, M. Nasir.

Menurut Nasir, kedatangannya ke sejumlah DPAC dan Pondok Pesantren (pontren) tidak lain untuk meminta dukungan dan restu dari para kiai terkait rencananya untuk maju sebagai calon wakil bupati. Sebagai kader yang baik dan patuh kepada kiai, dia tidak bisa memutuskan secara langsung meski DPW dan DPP merekomendasikan dirinya untuk maju sebelum ada restu dari para kiai.

Untuk itulah, kedatangannya ke sejumlah pontren dan DPAC tidak lain untuk minta restu para kiai dan sesepuh. "Kalau memang para kiai menghendaki saya untuk maju ya saya siap dan patuh dengan perintah mereka. Tapi kalau menurut kiai jangan ya saya juga akan patuh," terangnya saat berkunjung ke Pontren Salafiyah Desa/Kecamatan Sindangwangi.

Saat disinggung soal pasangan, Nasir mengatakan, pada dasarnya dirinya siap dipasangkan dengan siapapun, baik dengan incumbent H Sutrisno, Wakil Bupati H Karna Sobahi maupun tokoh lainnya sesuai dengan intruksi dan arahan para kiai dan DPP PKB. Diakui di internal PKB memang saat ini terdapat tiga kubu, yakni yang menginginkan berpasangan dengan H Sutrisno, dengan H Karna , dan sebagian lainnya meminta agar berpasangan dengan tokoh lain seperti Abah Encang, Yomanius Untung, H Pepep, Asep Aminuddin, atau lainnya.

"Semuanya itu baru desakan dan saran dari kader. Soal pasangan sendiri memang masih digodok di partai dan belum diputuskan. Pada dasarnya saya siap saja berpasangan dengan siapapun asalkan para kiai merestui dan para kader mendukung. (pai/Rakyat Cirebon)

Majalengka Usulkan 3.000 CPNS

Majalengka - Usulan formasi pegawai baru Pemerintah Kabupaten Majalengka, belum dipastikan. Namun, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sudah melakukan persiapan usulan. Dari hasil invertarisasi kebutuhan pegawai di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), diprediksi Kabupaten Majalengka membutuhkan 3 ribu PNS. Kepala BKD Drs H Ahmad Sodikin MM menjelaskan, untuk analisa kebutuhan pegawai terlebih dahulu dilakukan pemetaan dengan cara menghitung PNS yang akan pensiun. "Seluruh OPD sudah kami analisa. Termasuk melihat perkembangan yang akan terjadi soal pengusulan CPNS untuk tahun 2013," ujarnya Selasa (7/2).

Sodikin menambahkan, tenaga pendidik adalah formasi yang paling banyak membutuhkan pegawai baru. Dari 14.507 PNS di Kabupaten Majalengka, masih diperlukan 2 ribu guru dan 1 ribu tenaga medis. "Kita hanya memberikan usulan saja ke pusat. Nanti yang memutuskan adalah pemerintah pusat dengan beberapa kajian dan verifikasi. Sebab, dalam menentukan formasi, pemerintah pusat harus mengalokasikan anggaran selama 50 tahun per PNS nantinya. Termasuk juga gaji pokok, tunjangan anak, serta hak-hak pegawai lainnya," jelasnya.

Sodikin mengungkapkan, seleksi penerimaan CPNS tahun 2013 akan lebih ketat. Sebab berdasarkan peraturan, prosesnya cukup bersaing di daerah.

"Memang pengadaan kebijakan PNS ada di pusat. Tapi ada informasi lebih ketat karena ada pengawasan lebih nanti," tuturnya.

Ketika ditanya berapa jumlah efektif untuk PNS di Kabupaten Majalengka, Diki menyebut kebutuhan saat ini adalah kurang lebih 18 ribu pegawai. "Kalau ada 18000 PNS, saya yakin kebutuhan pelayanan masyarakat bisa lancar," kata dia.

Dia mengungkapkan, dari tiga formasi yang diberikan oleh pemerintah pusat (tenaga pendidik, tenaga medis, dan pekerja mendesak), ada satu yang kemungkinan tidak diusulkan di Kabupaten Majalengka. Formasi itu adalah pekerja mendesak seperti sipir, tenaga ahli bidang tertentu dan lainnya.

"Tapi kalau ada dari hasil akhir kajian, tentu kami akan mengusulkan. Hingga sekarang belum ada keputusan final dari kami," ujarnya. (mid/Radar Majalengka)

PKB Tuding Pemerintah Abaikan Perangkat Desa

Jakarta - Ketua Fraksi PKB di DPR, Marwan Jafar, menyatakan bahwa pihaknya terus mendorong agar perangkat desa dijadikan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sayangnya, upaya itu belum mendapatkan respon dari pemerintah.

"Untuk perangkat desa sampai hari ini pemerintah belum mau mengakomodasi," kata Marwan dalam saat acara launching buku "Laporan Kinerja Tahun Fraksi PKB DPR 2011" di Jakarta, Selasa (31/1).

Marwan mengatakan, sejak dua pekan terakhir ini dirinya mendapatkan banyak SMS dari perangkat desa yang menuntut untuk dijadikan PNS. Menurutnya, kini muncul kecemburuan dari perangkat desa hanya Sekretaris Desa (Sekdes) saja yang kini sudah dijadikan PNS.

"PKB mendorong mereka jadi PNS. Sekdes sudah menjadi PNS. Muncul kecemburuan  sekdes sudah jadi PNS, perangkat desa juga minta jadi PNS," ungkap Anggota Komisi III itu.

SMS lainnya juga berdatangan dari para kepala desa, yang menuntut agar desa dibiayai oleh APBN. "Mereka menuntut supaya desa dibiayai APBN. APBN 10 persen terintegasi di desa sudah diusulkan," katanya.

Kendati demikian, lanjut dia, kalau menuntut 10 persen APBN untuk desa itu berat sekali. Dia mencontohkan, APBN saja sudah 20 persen harus dialokasikan untuk pendidikan.

"Kalau diambil lagi 10 persen dari Rp1.300 triliun, itu sudah habis. Hampir Rp400 triliun sudah diambil pendidikan. Kita integrasikan antara APBN dan APBD  provinsi kabupaten kota. Itu ide dasar mengenai kita memerjuangkan desa itu," katanya.(boy/jpnn)

PKB Siap Turun Jalan Bela Nasib Honorer

Jakarta-- Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Marwan Ja'far, menyatakan pihaknya siap turun ke jalan bersama guru-guru honorer yang belum diangkat menjadi PNS. Dia menyatakan pihaknya sudah kesal dengan Pemerintah yang lamban menangani masalah guru honorer ini.

"Kita siap turun," jelasnya, di DPR, Selasa (31/1). Dia mengatakan masih banyak guru honorer yang nasibnya terkatung-katung. Selama ini guru honorer dibiarkan saja statusnya dan tidak dinaikkan menjadi PNS. Padahal, jelasnya mereka sudah berbakti selama bertahun-tahun.

PKB sempat turun ke jalan berdemonstrasi bersama ribuan massa terkait sekretaris desa yang nasibnya tidak jelas. PKB ketika itu mendesak Kemendagri agar sekdes di seluruh indonesia berstatus PNS. Setelah didemo berkali-kali, akhirnya sekdes diangkat menjadi PNS.

Marwan menyatakan hal yang sama juga akan dilakukan. Kali ini untuk memperjuangkan nasib guru honorer. (republika)

PKB Majalengka Serahkan Kado Mobil Kepada PCNU

Majalengka—Peringatan Hari Ulang Tahun (Harlah) ke-86 Nahdlatul Ulama benar-benar menjadi berkah bagi jajaran PCNU Kabupaten Majalengka. Pasalnya, dalam momen Harlah tahun ini mereka mendapatkan kado istimewa dari DPC PKB Kabupaten Majalengka, yaitu berupa mobil operasional. Bertempat di secretariat PCNU Majalengka, Jalan raya Majalengka-Cirebon KM 16 Sukahaji, kado mobil jenis kijang kapsul LGX tahun pembuatan 2004 ini diserahkan langsung oleh Ketua Dewan Syura DPC PKB Majalengka KH. Badrussalam kepada Rois Syuriyah PCNU Majalengka KH. Aban Banani, Selasa (31/1/12).

Hadir pada kesempatan itu Ketua DPC PKB Majalengka ,Nasir Sag, sekretaris Drs. Abdul Muin, Ketua Fraksi PKB Drs. Muhammad Jubaedi beserta seluruh anggota fraksinya, wakil Ketua Ujang Arjohan, Imam Royani AZ., Wakil Sekretaris Asep Nurjaman Sag, Ahmad Cece Ashfiyadi SHI, Aan Subarhan SPdI  dan sejumlah pengurus lainnya. Sementara dari jajaran PCNU Majalengka Nampak hadir Ketua plt Drs. Iwan Bulyawan MMPd, sekretaris Drs. Dedi Mulyadi MM, Katib KH. Yusuf Karim, Wakil Rois KH. Sirojuddin Abbas, KH. Endin Sholehuddin, Wakil Katib KH. Hasan Ajhuri, Wakil Ketua Drs. Ade Junaidi SPd, Drs. H.Cece Saifuddin, sekretaris GP Ansor Majalengka Drs. Muhammad Ridwan, dan pengurus MWC NU se-kabupaten Majalengka.

Dalam sambutannya usai istighotsah dan tahlil akbar, Ketua DPC PKB Majalengka Nasir Sag, mengatakan pemberian kado mobil operasional ini merupakan bentuk khidmat PKB Majalengka kepada NU. “Pemberian mobil ini bukan berarti kami sudah kelebihan uang, melainkan semata-mata karena didorong oleh keinginan kami untuk selalu menjadi anak yang sholeh dan berkhidmat kepada NU”, katanya, “Kami rela menempati  secretariat kontrakan asal NU punya kantor tetap, kamipun rela tidak punya mobil operasional asal NU punya”, lanjutnya.

Lebih lanjut politisi yang kini menjabat Wakil Ketua DPRD Majalengka ini menyampaikan harapan agar warga NU mampu berpikir cerdas dalam menentukan pilihan politiknya pada Pemilu 2014 yang akan datang. Menurutnya, jika PT  disepakati 4 persen maka Pemilu 2014 menjadi pertaruhan bagi NU dan warganya dalam mempertahankan eksistensi wadah politiknya. Apakah dari sekian partai politik yang menaungi aspirasi politik warga NU dapat bertahan atau tidak. Karenanya, Nasir mengharapkan agar suara warga NU tidak menyebar kepada beberapa partai. Cukup satu partai yang harus dipertahankan sebagai wadah aspirasi politik. “Jika suara warga NU menyebar ke berbagai partai dan tidak solid ke PKB maka dikhawatirkan pasca pemilu 2014 nanti tidak ada lagi partai politik yang menjadi wadah aspirasi politik warga NU”, tandasnya.

Sementara itu plt Ketua PCNU Majalengka, Drs. Iwan Bulyawan M.MPd, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan terimakasihnya atas kado mobil yang diberikan DPC PKB Majalengka. Pihaknya berjanji akan terus mendo’akan dan membantu PKB Majalengka. “sebagai orang tua, kami akan selalu dekat, ngasuh dan membantu anaknya yang sholeh”, ungkapnya. (aan)

Seleksi CPNS Dibuka Lagi

Jakarta - Kemen PAN dan RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) telah bekerjasama dengan konsorsium 10 PTN. Kerjasama ini digadang cikal bakal terbentuknya sistem rekrutmen CPNS baru bebas KKN. Selain itu juga menjadi tanda-tanda akan segera ada seleksi CPNS baru.

Wakil Men-PAN dan RB Eko Prasojo di Jakarta, kemarin (29/1) menuturkan, memang tahun ini ada kesempatan bagi daerah untuk menjalankan seleksi CPNS baru. "Tetapi proses pengajuannya kebutuhan sangat ketat," katanya. Selain itu, pemerintah juga khusus tahun ini membatasi formasi CPNS baru.

Guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unuversitas itu menjelaskan, untuk seleksi CPNS baru tahun ini hanya untuk posisi tenaga pendidik dan tenaga medis. Tenaga medis ini meliputi dokter umum, perawat dan bidan. Selain itu, juga dibuka kesempatan seleksi CPNS baru untuk posisi pekerjaan yang mendesak. Saat ini, pekerjaan yang mendesak diantaranya adalah sipir atau penjaga lembaga pemasyarakatan (LP).

Meski sudah memastikan tahun ini bakal ada seleksi CPNS baru untuk beberapa posisi tadi, Eko belum bisa memebrikan kapan persis penyelenggaraannya. "Masih dalam proses," kata dia. Dia menuturkan, akhir pekan lalu sudah menggelar rapat pertemuan dengan beberapa kementerian dan lembaga terkait. Dalam pertemuan ini, semakin menguatkan jika pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan baru menjadi prioritas rekrutmen CPNS baru tahun ini. Pertemuan ini juga menjadi start identifikasi kebutuhan pegawai baru di daerah.

Sebelum menjatuhkan kepastian kapan pelaksanaan CPNS baru tahun ini, Eko mengatakan pihaknya masih menunggu.data laporan kebutuhan dari daerah. Informasi laporan kebutuhan ini juga harus dilengkapi dengan laporan analisis beban kerja. "Kita punya beberapa ketentuan dokumen yang harus disetor. Semuanya harus dilengkapi, katanya.

Setelah dokumen lengkap, tidak serta merta usulan CPNS baru dikabulkan. Tetapi, akan melewati dulu proses verifikasi. Di luar posisi yang sudah ditetapkan tadi, Kemen PAN dan RB juga sudah berancang-ancang untuk menggelar seleksi CPNS baru untuk seluruh formasi pekerjaan tahun depan. Perkembangan usulan CPNS baru bisa dipantau di website Kemen PAN dan RB.

Eko mengatakan memang banyak sekali dokumen laporan yang harus diserahkan daerah untuk bisa menjalankan seleksi CPNS baru. "Seluruhnya harus komple. RIdak boleh ada yang bolong," katanya. Upaya ini dilakukan dalam rangka profesionalisasi aparatur sipil negara. Dia berharap, formasi PNS baru yang diusulkan benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan riil di daerah. Bukan usulan yang mengada-ada seperti periode sebelumnya.

Pelaksanaan rekrutmen CPNS baru tahun ini bisa jadi membuat 67 ribu tenaga honorer kategori I ketar-ketir. Pasalnya, mereka segera diangkat jika RPP Pengangkatan Honorer yang kabarnya sudah ada dilingkungan istana, diteken presiden SBY. Menanggapi ini, Eko mengatakan rekrutmen CPNS baru untuk formasi tertentu tidak termasuk dalam skenario pengangkatan honorer. "Ini berbeda. Formasi ini diluar rencana penerbitan PP untuk tenaga honorer," tegasnya.

Dia menegaskan, rekrutmen CPNS baru tahun ini dijalankan dengan skenario tambahan formasi. Dengan demikian, di luar dari formasi yang sudah diplot untuk diisi tenaga honorer kategori I. Sayangnya, hingga saat ini belum ada kepastian kapan RPP tenaga honorer tadi akan diteken. (jpnn/Radar Cirebon) 

PKB Undang Kader PKBN Daftar Caleg

Jakarta - PKB membuka ruang terhadap kader Partai Kemakmuran Bangsa Nusantara (PKBN) pimpinan Yennu Wahid. Ketua Umum DPP PKB A. Muhaimin Iskandar siap menyambut mereka yang ingin mendaftar sebagai caleg di partainya untuk Pemilu 2014 nanti.

"Kami undang partai lain berbasis NU, yang kebetulan tidak bisa ikut berkontentestasi dalam Pemilu nanti," kata Muhaimin Iskandar, di sela acara pembukaan Muspimnas PKB, di kantor DPP PKB, Jakarta, kemarin (24/1).

Pada kesempatan itu, Muhaimin memang tidak menyebut nama PKBN secara terbuka. Namun, agak sulit menghindari jika yang dimaksud Muhaimin tersebut bukan partai yang baru saja dinyatakan Kementerian Hukum dan HAM tidak memenuhi syarat untuk mendapat badan hukum sebagai peserta Pemilu 2014 nanti. "Intinya kami buka kesempatan bagi siapa saja yang ingin jadi caleg PKB," tandasnya.

Dia menambahkan, kesiapan menerima kader partai lain tersebut, seiring dengan komitmen partainya untuk menampung sekaligus serius menjaring kalangan luar untuk dijadikan caleg. Kalangan profesional menjadi prioritas. Semisal, kelompok akademisi/pengajar, dokter, atau profesi lainnya. "Kami siapkan berbagai cara merekrut anggota DPR, DPRD tingkat provinsi, maupun DPRD tingkat kabupaten/kota," imbuhnya.

Termasuk, lanjut dia, kalangan artis dan seniman juga akan dibukakan ruang untuk menjadi caleg. Hingga saat ini, menurut Muhaimin, sudah ada sekitar 20 artis yang mendaftar. Namun, dia masih enggan membeberkan nama-nama artis tersebut. "Tentu akan kami seleksi satu per satu bagaimana kesiapannya. Kami sudah ada koordinator untuk artis," sambung menteri tenaga kerja dan transmigrasi (menakertrans) tersebut.

Muspimnas PKB dilaksanakan di Puncak, Bogor, selama dua hari. Tema besar yang diambil dalam acara yang juga menghadirkan para pengurus PKB daerah seluruh Indonesia itu adalah "Memperkuat Perjuangan Basis untuk Pemenangan PKB." Tentunya, bagi pemenuhan target perolehan suara pada Pemilu 2014 nanti yang sudah ditetapkan sebesar 15 persen, atau minimal 10 persen. (dyn/Radar Cirebon)

Didukung Para Kyai, PKB Optimis Raih 15-20 Persen

Jakarta - Pemilu 2014 masih beberapa tahun lagi. Sejumlah persiapan sudah dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Karena mendapat dukungan dari kiai dan ulama kampung, PKB yakin dapat meraih target suara 10-15 persen.

"PKB mempersiapkan diri untuk Pemilu 2014 di mana kita memiliki target 10 dan maksimal 15 persen. Kita sangat yakin itu karena mesin partai sudah siap dan mendapat dukungan dari kiai dan ulama kampung," ujar Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar.

Hal itu disampaikan dia dalam konferensi pers Muspimnas PKB bertema 'Memperkuat perjuangan basis untuk pemenangan pemilu 2014' di Kantor DPP PKB JL Raden Saleh, Jakarta, Selasa (24/1/2012).

Menurutnya, kiai dan ulama kampung konsisten mendukung PKB. Karena itulah kalangan itu menjadi bagian kekuatan partai yang mengidentikkan dengan warna hijau ini.

"Pemetaan kekuatan PKB ada di grass root berbasis NU dan pesantren, kalangan muda NU dan non-NU, serta perempuan. 3 Hal tersebut jadi garapan PKB," sambung pria yang akrab disapa Cak Imin ini.

Terkait besaran parliamentary threshold (PT), menurutnya, angka PT harus terukur dan profesional agar tidak banyak suara hilang. Angka ideal PT, sambung Cak Imin, adalah 3-4 persen.

"Kalau terlalu tinggi bisa-bisa 30 juta suara hilang," tambah pria yang juga Menakertrans ini. (detiknews.com)

Parpol Harus Kawal Kuota 30% Perempuan

Jakarta– Anggota Komisi II DPR Ida Fauziah mengakui, kualitas sebagian perempuan yang menjadi wakil rakyat baik di DPR maupun DPRD masih perlu ditingkatkan agar dipandang sejajar dengan legislator pria.

Selain menjadi tantangan bagi mereka, peningkatan kapasitas dan kualitas keseluruhan anggota DPR/DPRD perempuan juga tanggung jawab parpol yang memasangnya saat pencalegan. “Tentu hal ini bagian dari tugas parpol. Jangan sembarangan memasang caleg, tapi harus ada proses persiapan sebelumnya. Kalau mau kuat, parpol memang harus memberi perhatian besar pada kader perempuan. Apalagi segmen pemilih perempuan juga banyak,”ungkap Ida di Jakarta kemarin.

Dia mengakui, hampir setiap partai sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya meningkatkan peran perempuan dalam politik dan kapasitas kader perempuannya.Kelahiran regulasi untuk memperkuat keterwakilan perempuan di parlemen melalui UU Nomor 2/2011 tentang Parpol bahkan hasil kesepakatan parpol-parpol. Dalam UU itu secara eksplisit diwajibkan ada 30% perempuan dalam struktur pengurus harian parpol. Dalam Pasal 55 ayat 2 UU Nomor 10/2008 tentang Pemilu, ada penegasan bahwa di antara tiga nama dalam daftar caleg harus ada minimal satu caleg perempuan.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga ketua umum Fatayat NU ini menambahkan, RUU Pemilu mendatang juga masih menjamin peluang bagi perempuan untuk dipilih sebagai anggota parlemen. Sebelumnya,politikus PDIP Eva Kusuma Sundari menyatakan, fraksinya tidak merasa perlu mengusulkan sanksi bagi parpol-parpol yang mengesampingkan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam penyusunan daftar caleg mereka.
 mohammad sahlan/sindo

Parpol Bisa Gugat Hasil Verifikasi KPU

Jakarta– DPR dan pemerintah menyepakati klausul bahwa parpol bisa menggugat hasil verifikasi calon peserta pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke pengadilan tata usaha negara (PTUN).

Perwakilan pemerintah dan DPR dalam Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang- Undang (RUU) Pemilu juga menyepakati bahwa parpol pun bisa banding ke pengadilan tinggi tata usaha negara jika tidak puas dengan putusan di tingkat PTUN. ”Soalpersyaratan,pendaftaran, verifikasi,dan keberatan telah disepakati menggunakan PTUN sebagai sarana upaya hukumnya,” kata Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu dari Fraksi Partai Demokrat Gde Pasek Suardika kepada SINDOkemarin.

Pasek mengungkapkan,dalam konsinyering yang dilakukan Panja DPR dan pemerintah akhir pekan lalu, pengajuan gugatan keberatan atas hasil verifikasi ada batasan waktu yang tegas. Dengan begitu, kepastian hukum tahapan pemilu tetap terjaga.Pembahasan lain seperti tahapan penyelenggaraan pemilu juga sebenarnya 30% sudah selesai meskipun belum utuh karena terkendala hitungan jadwal. ”Tahapan penyelenggaraan pemilu sudah disepakati, hanya semuanya itu menunggu hitungan pasti kapan UU selesai sehingga dimasukkan ke tim perumus,”ujarnya.

Sementara itu,Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LiMa) Ray Rangkuti menegaskan, penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemilu memang tidak boleh luput dalam pembahasan RUU Pemilu. Belajar dari pelaksanaan pemilu sebelumnya, di setiap pelaksanaan pemilu legislatif, pilpres,maupun pilkada terdapat berbagai pelanggaran yang penanganannya tidak tuntas. ”Bila pun tuntas, hak pemilih atau calon tidak bisa dikembalikan karena pemilu tetap berjalan bersamaan dengan proses klaim pelanggaran yang berlangsung lama sehingga hak mereka terabaikan,”sesal Ray.

Dia mengemukakan, ada tiga tahapan penting untuk dipertimbangkan dalam penegakan hukum penyelenggaraan pemilu. Di antaranya pemilih terdaftar dengan daftar pemilih sementara dan pemilih tetap. Data ini perlu dicek secara terperinci oleh petugas pencatatan pemilu sebab pada Pemilu 2009 hampir 20% pemilih tidak tercatat. ”Hak-hak para calon peserta pemilu pun seperti caleg, parpol,dan capres-cawapres jangan sampai ada yang terabaikan. Dalam konteks penegakan hukum, hak seseorang mengajukan gugatan atas hasil penghitungan suara memang sangat penting,”tandasnya.

Sementara itu, Direktur Monitoring,Advokasi, dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Ronald Rofiandri kembali mengemukakan rasa pesimistisnya bahwa RUU Pemilu dapat diselesaikan sesuai target pada Maret mendatang sebagaimana janji DPR. Ronald memprediksi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan lebih dulu terbentuk ketimbang pengesahan RUU Pemilu.

”Sisa waktu DPR untuk merampungkan pembahasan RUU Pemilu sekitar dua bulan lagi. Sedangkan akhir Maret, DPR kembali memasuki masa reses. Dengan sisa waktu tersebut, kecil kemungkinan mereka (DPR) dapat menuntaskannya,” paparnya. Sementara itu, lanjut dia, Tim Seleksi (Timsel) KPU dan Bawaslu telah menyaring para calon anggota KPU-Bawaslu. Pada Maret mendatang diperkirakan sudah terpilih para anggota baru KPU dan Bawaslu.Padahal, KPU-Bawaslu tidak dapat bekerja tanpa ada UU Pemilu.

Dampak dari hal tersebut akan berpengaruh pada logistik, kapasitas, dan persiapan KPU-Panwaslu di daerah. ”Tidak mungkin mereka bekerja tanpa aturan main,”ujarnya. Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Arwani Thomafi optimistis pembahasan RUU Pemilu selesai dua bulan ke depan. ”Karena pembahasannya cukup lancar,”katanya. rahmat sahid/ mohammad sahlan/ dyah ayu pamela/sindo

Nasir Dijagokan PKB dan NU

Majalengka - DPC PKB dan sejumlah Badan Otonom (Banom) NU, semakin memantapkan kakinya menghadapi Pilkada Majalengka 2013 nanti.

Hal itu terlihat dari kesiapan sejumlah kader PKB serta Banom NU untuk mendorong kader terbaiknya maju dalam pilkada.

Nama M Nasir, SAg yang sekarang menjabat sebagai Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Majalengka, dipastikan akan mendapatkan rekomendasi palng kuat di Majalengka.

Sekretaris DPC PKB Majalengka, Drs. Abdul Muin, menuturkan, kuatnya dorongan NU dan kader PKB terhadap sosok M Nasir tidak terlepas dari munculnya restu Ketua DPW PKB, Dedi Wahidi, kepada politikus jebolan Pontren Tambak Beras Jombang tersebut.

Sosok M Nasir, sambung dia, juga dinilai cukup layak untuk menduduki kursi  MI atau M2 Majalengka. "Sampai saat ini berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan tim pemenangan pilkada, serta khidmat para Ulama NU, sosok Nasir masih menjadi pilihan utama bagi PKB sebagai kader yang diunggulkan untuk maju menjadi calon bupati atau wakil bupati yang diusung PKB dan NU," katanya, kemarin.

Sementara itu, saat ditemui, M Nasir berharap soliditas dan sinergitas antara NU dan PKB akan terus tumbuh secara harmonis agar bisa bekerja sama dalam memberikan warna pada pemerintahan Kabupataen Majalengka."Kami juga mohon barokah doa dari para masyayikh agar kami pengurus dan kader PKB Majalengka tetap istiqomah berkhidmat untuk umat dan bangsa khususnya bagi warga NU Majalengka", tuturnya. (pai/Radar Majalengka)

DPC PKB Lepas Delegasi Muktamar Thariqah NU ke Malang

Berdo'a bersama sebelum berangkat ke Muktamar

Majalengka--Perhatian dan kepedualian DPC PKB Majalengka terhadap pelaksanaan kegiatan ke-NU-an di Majalengka patut diacungi jempol. Di saat partai lain sibuk dengan urusan partainya sendiri, DPC PKB Majalengka sore tadi, Selasa (10/1/12) menyempatkan diri untuk ikut melepas delegasi pengurus cabang Jam'iyyah Ahlit Thariqah al-Mu'tabarah An Nahdhiyyah (Jatman) Kabupaten Majalengka yang akan mengikuti kegiatan Muktamar Jatman di Malang Jawa Timur. Pelepasan delegasi  tersebut dilaksanakan di pondok pesantren Miftahul Huda Rajagaluh di tengah-tengah hujan deras yang mengguyur sejak siang.

Ketua DPC PKB Majalengka, Nasir SAg, yang hadir langsung pada kesempatan itu menyatakan turut mendo'akan agar delegasi dari kabupaten Majalengka selamat di perjalanan dari mulai berangkat ke Malang hingga kembali ke Majalengka. Nasir juga mengharapkan Muktamar Jatman dapat menghasilkan keputusan-keputusan terbaik dan maslahat untuk organisasi dan bangsa. "Kami juga mohon barokah do'a dari para masyayikh agar kami pengurus dan kader PKB Majalengka tetap istiqamah berkhidmat untuk umat dan bangsa khususnya bagi warga nahdhiyyin Majalengka", ungkap Nasir yang didampingi sekretaris Drs. Abdul Muin dan wakil sekretaris bidang propaganda dan pemenangan pemilu Achmad Cece Ashfiyadi, SHi.

Sementara pimpinan pondok pesantren Miftahul Huda yang juga Rois Jatman Kabupaten Majalengka, KH. Uju Jazuli, dalam taushiyahnya menyampaikan nasehat agar kegiatan Muktamar dapat diikuti oleh semua delegasi Majalengka dari awal hingga akhir. Khusus mengenai pelaksanaan persidangan terutama dalam sidang pemilihan, A Uju demikian panggilan akrabnya, mengajak semua delegasi agar menjunjung tinggi adab dan etika thariqah. "jangan samakan dengan kegiatan di organisasi lain yang suka ngeyel atau main otot-ototan, di Thariqah kita harus menjunjung tinggi akhlak", tandasnya.

Di akhir acara, Nasir menyerahkan secara simbolis kunci mobil yang akan digunakan rombongan ke Malang dan bantuan uang transport kepada Ketua Jatman Kabupaten Majalengka KH. Abd. Rosyid, SAg. Pantauan pkbmajalengka.online, rombongan yang akan berangkat berjumlah 17 orang dengan menggunakan satu mobil elf dan satu mobil pribadi. Selain Rois KH. Uju Jazuli dan Ketua Jatman KH. Abd. Rosyid, SAg, tampak juga pengasuh ponpes Sabilul Mardiyah Sindangwangi KH. Zainuddin Dimyati, pengasuh ponpes Raudlatul Mubtadiin Cisambeng KH. Ahmad Fauzi, Pengasuh ponpes Mansyaul Mubtadiin rajagaluh KH. Zainul Muhsinin, pengasuh ponpes Asasul Huda Kasokandel KH. Didi Tarmidzi, Pengasuh ponpes al Mizan Jatiwangi Mas Zainal Muhyiddin SAg, pengasuh ponpes An Nawawi Leuwimunding Drs. Arifin Muslim dan sejumlah kyai yang lain.

Kegiatan Muktamar Jatman menurut informasi akan dilaksanakan tanggal 10-14 Januari 2012 di Pondok Pesantren Al-Munawariyah Malang. Pembukaan Muktamar rencananya akan dilakukan besok, Rabu (11/1/12) pukul 13.00 WIB dan dihadiri oleh Presiden SBY  (cece)  

Bupati Majalengka Tegaskan Menolak Propinsi Cirebon

Majalengka.- Bupati Majalengka kembali melakukan penolakan secara tegas terhadap pembentukan Provinsi Cirebon karena dianggap akan lebih menyengsarakan rakyat. Bahkan pemerintahpun dimungkinkan akan semakin kolaps.

Hal tersebut disampaikan Bupati Majalengka H.Sutrisno pada acara Ulang Tahun PDIP di Aula PDIP Jl.Pemuda Majalengka, Selasa (10/1) menyikapi kembali ramainya pembicaraan pembentukan Provinsi Cirebon di wiayah III Cirebon. “Bagi kita harga mati menolak pembentukan Provinsi Cirebon.” ungkap Bupati.

Soal adanya klaim dari Panitia Pembentukan Provinsi Cirebon yang menyebutkan kalau Kabupaten Majalengka sudah ikut mendukung, menurut Bupati Majalengka biarkan, tidak perlu disikapi dengan serius. Yang pasti Pemerintah Kabupaten Majalengka tidak akan ikut mendukungnya.

Ada banyak pertimbangannya tentang penolakan tersebut, di antaranya saja menurut Bupati adalah, pendapatan yang minim sementara banyak infrastuktur yang harus dibangun yang dananya tidak akan mencukupi untuk seluruh kebutuhan walapun mengerahkan seluruh potensi yang ada. Belum lagi persoalan personel yang demikian banyak dan butuh kesejahteraan, serta kondisi masyarakat yang tingkat kemiskinannya cukup banyak dan butuh oerhatian khusus.

“Bayangkan dengan APBD di wilayah tiga Cirebon yang hanya Rp 8 triliun, mana bisa membangun infrastuktur yang demikian banyak dan rusak. Ciayumajakuning itu infrastukturnya banyak yang rusak, jadi tidak mungkin bisa didanai dengan angka sebesar itu karena dana senilai Rp 8 triliun tesrebut termasuk untuk belanja tidak langsung. Makanya kalau kita berpisah dari Provinsi Jawa Barat akan semakin kolaps,” kata Bupati.

Hal yang sama juga diungkapkan salah seorang tokoh masyarakat Majalengka yang juga Ketua PD II PGRI Majalengka H.Aman Nurkamal. Menurutnya, tidak ada alasan yang kuat sehingga Majalengka harus memisahkan diri dengan Jawa Barat, terkecuali jika ingin menambah kesengsaraan dan beban bagi rakyat Majalengka. Karena tidak ada yang bisa diandalkan dari wilayah III Cirebon untuk mampu menghidupi dan memberikan kesejahteraan apalagi 5 hingga 10 tahun pertama pemerintahan dibentuk. (pikiranrakyat online/C-28/das)***

Kuatkan Ekonomi Islam, Salam World Gandeng NU

Istanbul--Cuaca kota Istanbul, Turki yang cerah, Sabtu (7/1), menjadi pertanda baik bagi Nahdlatul Ulama (NU) dan Salam World. Keduanya memadu kerja sama yang saling menguntungkan bagi pengembangan budaya dan ekonomi Islam.

Nota kesepahaman (MoU) diteken langsung Chairman Salam World, Ustaz Abdul Vakhid Niyazov dan Ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Prof Dr KH Said Aqil Siradj di kantor pusat Salam World yang terletak di pinggir selat Bosporus.

"Setelah diawali dengan salat Dzuhur berjamaah dan perbincangan tentang seluk beluk Salam World, keduanya membubuhkan tanda tangan di depan para wartawan internasional maupun lokal," ungkap Muhamad, seorang pejabat Salam World melalui surat elektronik dari Turki kepada NU Online, Ahad (8/1).

Menurut Muhammad, Ustaz Abdul Vakhid Niyazov asal Rusia yang belum lama ini berkunjung ke Indonesia dan bersilaturahim dengan sejumlah tokoh Indonesia mengungkapkan kegembiraannya atas penandatanganan MoU dengan PBNU 7 Januari lalu.

"Semua ini memberikan bobot yang makin mantap bagi Salam World yang rencananya diluncurkan medio tahun ini. Langkah kami makin tegak dengan bergabungnya NU dalam kerja sama yang saling menguntungkan," ungkap Niyazov seperti dikutip Muhammad dalam rilisnya.

Sementara itu, Ketua umum PBNU Prof Dr KH Said Agil Siradj yang baru tiba di Istanbul Sabtu dini hari itu mengungkapkan antara Salam World dan Nahdlatul Ulama dapat berjalan seiringan karena memiliki tujuan dan basis yang sama. Keduanya bisa bergandeng tangan membangun peradaban dan menjadi jembatan umat Islam dalam kancah internasional. Meskipun dalam medan yang berbeda, namun keduanya dapat saling mengisi dan melengkapi.

"Nahdlatul Ulama (NU) dapat menyebarkan ide-ide besarnya ke seluruh dunia melalui situs Salam World, sedangkan Salam World bisa mengajak warga NU yang jumlahnya jutaan menjadi penggunanya. Sikap toleransi, hidup rukun dan berkeadilan menjadi landasan kita," ungkap Kiai Aqil

Dalam kesempatan tersebut, Kiai Aqil menyatakan, setelah melalui pendalaman substansi konsep MoU dan juga melakukan modifikasi sesuai kebutuhan, maka Ketua PBNU tersebut menyatakan kesediaannya menjadi anggota Executive Board Salam World yang berpusat di Turki. Salah satu tugasnya adalah memberikan masukan bagi arah kebijakan perusahaan.

Sekretaris Jenderal PBNU, H Marsudi Syuhud menambahkan, MoU diniati dengan ketulusan dan saling percaya. Diharapkan dari sini akan berkembang kerja sama lain seperti di bidang ekonomi dan keagamaan.

Lebih lanjut Muhammad menjelaskan, Salam World merupakan situs jejaring sosial berbasis Islam dan berkonten halal pertama di dunia. Diharapkan, situs ini nantinya akan menjadi salah satu alternatif bagi para pengguna internet yang kadang merasa tidak aman dengan konten yang terlalu bebas. (NU Online)

Siapkan Musancab, PKB Majalengka Cari Ketua DPAC Yang Siap Nyalon Legislatif

Majalengka--Menjadi ketua Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC/tingkat kecamatan) PKB di Kabupaten Majalengka tidak lagi semudah periode lalu. Beberapa syarat yang cukup berat kini sedang dimatangkan oleh  DPC PKB Majalengka. Antara lain harus siap menjadi calon anggota legislatif pada Pemilu 2014 yang akan datang. Demikian disampaikan Wakil Ketua Tanfidz DPC PKB Majalengka Bidang Penataan dan Pembinaan Organisasi, Dewi Raff'al Dini, SAg. kepada wartawan dalam jumpa pers di sekretariat jalan suha 204 Majalengka, Jum'at (5/1/12).

"Kami sedang menyiapkan juklak Musyawarah Anak Cabang (Musancab), di dalamnya antara lain disebutkan syarat-syarat menjadi calon ketua DPAC adalah siap menjadi Caleg PKB pada Pemilu 2014 nanti", papar Dewi didampingi sekretarisnya, Nok Mamah, SPd.

Selain kesiapan menjadi Caleg, lanjut aktifis perempuan Majalengka ini, setiap calon ketua DPAC PKB harus menyusun rencana pemenangan pemilukada 2013 dan pemilu 2014 di kecamatannya,  kemudian menandatangani kontrak politik dan fakta integritas dengan Ketua DPC PKB Majalengka. Syarat lain adalah mendapat restu tertulis dari Ketua MWC NU kecamatan setempat dan tidak rangkap jabatan dengan kepengurusan di DPC PKB Majalengka. 

"Setiap calon ketua DPAC nantinya akan menjalani fit and proper test di hadapan Ketua DPC PKB Majalengka. Materinya sekitar pemenangan pemilukada 2013 dan pemilu 2014. Materi lainnya menyangkut integritas, moralitas dan loyalitas calon", jelasnya.

Apakah ini berarti membuka peluang bagi  kalangan umum non PKB untuk menjadi Ketua DPAC PKB? "iya dong, PKB kan milik semua masyarakat. Warga masyarakat yang tadinya bukan PKB juga berhak menjadi calon Ketua DPAC PKB asalkan memenuhi syarat-syaratnya. Dan tidak menutup kemungkinan dia akan terpilih dalam forum Musancab nanti", tandasnya.

Ditambahkannya, menurut rencana kerja DPC PKB Majalengka, pelaksanaan Musancab DPAC PKB se-kabupaten Majalengka akan dilaksanakan mulai bulan Pebruari sampai dengan April 2012. Kemudian dilanjutkan dengan Musyawarah Ranting (Musranting) hingga bulan Juni 2012. "Ini sudah menjadi keputusan Mukercab kemarin", pungkasnya. (asep)

Pengurus PKB Majalengka Belajar Membuat RKA

Majalengka--Ada hal menarik dilakukan DPC PKB Majalengka di akhir tahun 2011 yang lalu. Dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Partai (RAPBP) DPC PKB Majalengka tahun 2012, seluruh jajaran pengurus Dewan Tanfidz dan Ketua Badan Otonom PKB Majalengka diharuskan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di bidang tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Karuan saja langkah unik ini membuat sebagian besar pengurus kelabakan. Pasalnya, bagi pengurus yang tidak menyusun RKA 2012 tidak akan mendapat porsi anggaran untuk membiayai kegiatan di bidangnya. Sementara mereka masih minim pengetahuan dalam tata cara menyusun RKA.

Ketua DPC PKB Majalengka, Nasir SAg, saat dihubungi menjelaskan, langkah tersebut dilakukan sebagai motivasi kepada pengurus agar mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Dirinya tidak mengingingkan pengurus DPC PKB Majalengka hanya 'numpang nampang' dalam SK Kepengurusan, sementara tugas pokok, fungsi dan wewenangnya tidak jelas. Karenanya, sejak awal kepengurusan dirinya sudah membagi tugas masing-masing wakil ketua, wakil sekretaris dan bendahara ke dalam bidang-bidang tertentu. 

"Saya ingin partai ini stabil, tangguh dan modern. Caranya, semua pengurus harus diberi peran, tanggungjawab dan wewenang untuk mengerjakan sesuatu di partai ini. Silahkan mereka merencanakan kegiatan-kegiatan PKB di tahun 2012 lengkap dengan rencana anggarannya. Mereka yang merencanakan dan mereka yang akan bertanggungjawab dalam pelaksanaannya. Karenanya, mereka wajib membuat RKA agar kegiatan tersebut jelas target dan sasarannya", papar mantan Ketua PC PMII Sidoarjo ini.

Ditambahkannya, pada Muscab PKB Majalengka Juni 2011 yang lalu pengurus diamanati untuk melaksanakan 5 (lima) Pokok-Pokok Program Kerja. Yaitu, penataan dan penguatan organisasi, membangun kerjasama dan pola hubungan harmonis dengan pihak lain, penguatan pengabdian kepada masyarakat, pemenangan Pemiluada 2013 dan pemenangan pemilu dan pilpres 2014. Kelima program kerja tersebut telah dijabarkan ke dalam rencana strategis (Renstra) partai dalam forum musyawarah kerja cabang (Mukercab) 25 Desember 2011. Selanjutnya, dari Renstra tersebut kemudian dijabarkan ke dalam kerangka program dan kegiatan operasional oleh masing-masing bidang melalui penyusunan RKA. Dari RKA ini kemudian dituangkan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBP). Selanjutnya melalui rapat pleno, RAPBP ini akan ditetapkan menjadi APBP DPC PKB Majalengka.

"Jadi, program kegiatan yang akan kami laksanakan tahun 2012 dan tahun-tahun berikutnya sudah melalui proses perencanaan yang panjang. Semuanya sudah terukur sasaran, terget, dan out put-nya. Tidak sradak-sruduk ingin ini dan itu di tengah jalan", kata Wakil Ketua DPRD Majalengka ini.

Berdasarkan data yang dihimpun media ini, APBP DPC PKB Majalengka tahun 2012 berjumlah  sebesar Rp. 613,9 juta. Pos pendapatan direncakan berasal dari konstribusi anggota Fraksi PKB sebesar Rp. 292,8 juta, bantuan pemkab Majalengka Rp. 59,2 juta dan sisanya dari pendapatan lain-lain yang sah. Sedangkan pada pos belanja, belanja tidak langsung sebesar Rp. 298,4 juta terdiri dari belanja administrasi umum, kebutuhan rumah tangga dan belanja daya dan jasa. Sementara belanja langsung sebesar Rp. 315,5 juta terdiri dari belanja kegiatan di bidang penataan dan pembinaan organisasi, bidang kajian dan pelayanan publik, bidang keanggotaan dan pengkaderan, bidang pendidikan dan pelatihan, bidang pemberdayaan perempuan, bidang propaganda dan pemenangan pemilu, bidang idiologi dan dakwah, bidang infokom dan hubungan kelembagaan, dan bidang kepanduan dan bela negara. (aan)

Dukung Calon Yang Berkonstribusi Nyata Kepada NU

SUMBER – Dalam perhelatan pemilukada mendatang, tentunya warga NU sangat menginginkan memiliki seorang pemimpin yang mampu memberikan kontribusi yang nyata kepada NU. Demikian diungkapkan Ketua Dewan Syuro DPC PKB Kabupaten Cirebon KH Lutfi El-Hakim dalam sambutannya di acara reses anggota DPR RI Komisi X, Dedi Wahidi di Gedung NU Center, Sumber (3/1).

Oleh karenanya, ia mengajak seluruh warga nahdliyin yang hadir dalam kesempatan itu untuk berfikir bagaimana caranya mendapatkan seorang pemimpin yang dikriteriakan tersebut. “PKB kalah, NU juga kalah. PKB menang, NU juga menang,” katanya.

Dijelaskan, NU itu besar karena mayoritas di Indonesia. Namun, ironis jika selama ini apa yang dikehendaki oleh NU masih kalah terus. Mulai dari bupati, gubernur hingga Presiden. Mengapa? Karena NU dan PKB tidak bersatu alias tak kompak. “Disinilah kita perlu kekompakan, warga NU sudah punya wadah sendiri untuk berpolitik yakni PKB. Insya Allah kalau NU dan PKB bersatu, maka NU akan menang mulai dari atas hingga bawah,” jelasnya.

Ia mengungkapkan hingga detik ini yang selalu memberikan kontribusi kepada NU khususnya pada warga nahdliyin dari mulai PBNU, PWNU dan PCNU adalah PKB. “Saudara-saudara kita yang ada di pengurus NU berjuang melalui NU, begitu pula yang ada di PKB berjuang untuk NU. Saya sangat mengharapkan sekali dukungan dari pada orang tua kami sendiri yakni NU termasuk Muslimat, Fatayat dan lain sebagainya,” ungkapnya.

Ternyata keinginan yang sama juga disampaikan oleh Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Cirebon, KH Ali Murtadlo MA. Ia mengatakan bahwa salah satu obsesinya maju dalam bursa pemilihan ketua tanfidziyah PCNU Kabupaten Cirebon beberapa waktu lalu adalah NU dan PKB bisa menjadi satu keluarga yang harmonis untuk dijadikan suri teladan di Provinsi Jawa Barat. “Pesan dari Rois Suriyah, Insya Allah dalam waktu dekat NU dan PKB akan berbicara serius tentang bagaimana Kabupaten Cirebon ke depan nanti. Kesalahan yang lalu, tidak perlu kita bahas karena kita adalah satu keluarga,” pungkasnya. (Radar Cirebon/jun)

Putusan MK : Anggota KPU Tidak Boleh Aktif di Parpol

Jakarta– Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa anggota KPU periode 2012-2017 tidak boleh aktif di partai politik (parpol) selama lima tahun ke belakang. Hal itu merupakan putusan MK terkait permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
 
Pasal yang digugat mengatur keberadaan mantan anggota parpol di KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta unsur parpol di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). 

“Menyatakan Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i UU No 15/ 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sepanjang frasa, 'mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada saat mendaftar sebagai calon' bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai 'sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 tahun telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada saat mendaftar sebagai calon',” kata Ketua Majelis MK Moh.Mahfud MD saat mengucapkan putusan di ruang pleno MK, Jakarta, Rabu (4/1).

Menurut Mahkamah, tenggang waktu pengunduran diri dari parpol patut dan layak jika ditentukan sekurang-kurangnya lima tahun sebelum yang bersangkutan mengajukan diri sebagai calon anggota KPU. Lima tahun dinilai patut dan layak oleh Mahkamah karena bertepatan dengan periodisasi tahapan pemilu.

MK juga menilai keberpihakan penyelenggara Pemilu kepada peserta Pemilu akan mengakibatkan ketidakpercayaan, serta menimbulkan proses dan hasil yang dipastikan tidak fair. “Tidak sejalan dengan logika dan keadilan jika Pemilu diselenggarakan oleh lembaga yang terdiri atau beranggotakan para peserta Pemilu itu sendiri,” ujar Hakim Konstitusi Akil Mochtar.

Menurut Akil, adanya keterlibatan partai politik sebagai penyelenggara Pemilu akan membuka peluang keberpihakan (conflict of interest) penyelenggara pemilihan umum kepada salah satu kontestan. “Karena peserta pemilihan umum adalah partai politik, maka UU harus membatasi atau melepaskan hak partai politik peserta pemilu untuk sekaligus bertindak sebagai penyelenggara pemilihan umum,” terang Akil.

Terkait dengan keberadaan DKPP, Mahkamah berpendapat, jika keanggotaannya diisi oleh peserta pemilu maka hal ituberpotensi menyandera atau mengancam kemandirian penyelenggara pemilu. Pihak yang seharusnya diawasi (yaitu parpol peserta pemilu) dapat berganti peran menjadi pihak yang mengawasi penyelenggara pemilu (yaitu KPU dan Bawaslu). “Tentunya menimbulkan ketidakleluasaan bagi penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugasnya,” ucap Akil.
 
Selain itu, unsur pemerintah dalam keanggotaan DKPP seharusnya ditiadakan mengingat keberadaan pemerintah (eksekutif) dalam sistem politik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari keberadaan parpol pemenang pemilu.
 
Dengan dianulirnya unsur pemerintah dari keanggotaan DKPP, Mahkamah meyakini hal tersebut lebih menjamin kemandirian DKPP sebagai lembaga yang mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu. “Pasal 109 ayat (4) selengkapnya dibaca, DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari satu orang unsur KPU, satu orang unsur Bawaslu, dan lima orang tokoh masyarakat,” tekan Akil.
 
Seperti diketahui, gugatan ini diajukan Aliansi Masyarakat Amankan Pemilu yang merupakan gabungan dari 24 lembaga yang terdiri dari, IPC, ICW, Perludem, SSS, Cetro, JPPR, Elpagar Pontianak, Legal Watch Commite Sulawesi, SKRUM Makasar, Yayasan Manikaya Kauci, Lembaga Studi Kebijakan Publik, Cosdec, LP2, AJMI, MaTa, TUCC, Gerak Aceh, The Aceh Institute, ACSTF, LSM Aceh, Mispi Aceh, Forkolapan, dan Walhi Aceh. (kyd/jpnn)

Belanja Publik Rp 690 M

Majalengka-Setelah sempat beberapa kali deadlock, Banggar DPRD Majalengka akhirnya mengesahkan APBD 2012 di penghujung Desember 2011 sekitar pukul 16.00 WIB.

Penetapan itu sendiri sempat melalui serangkaian perdebatan yang cukup panjang di kalangan internal Banggar. Bahkan masih terjadi tarik ulur antara TAPD dan Banggar.

Wakil Ketua DPRD Majalengka, Nasir SAg, saat dikonfirmasi via telepon mengatakan, dalam APBD 2012 tersebut, antara belanja langsung (BL) dan belanja tidak langsung (BTL), sudah berimbang.

Dimana, kata dia, untuk BTL ditetapkan Rp 936 miliar lebih untuk gaji PNS dan lainnya. Sedangkan BL, kata dia sebesar Rp 690 miliar yang diperuntukkan bagi belanja publik, seperti perbaikan infrastruktur, kesejahteraan masyarakat dan lainnya.

"Secara aturan, alokasi anggaran BTL dan BL, sudah sangat ideal dengan perbandingan 65/35. Yang diharapkan akan mampu memberikan keseimbangan antara pembangunan dan pelayanan pemerintah pada masyarakat," jelasnya.

Disinggung mengenai perbedaan pandangan soal Permendagri yang mengatur tentang Bantuan Hibah dan bansos, Nasir menjelaskan, eksekutif menyepakati penggunaan Permendagri No. 32 tahun 2011 sebagai acuan. Dimana, setiap penggunaan Bansos maupun Bangub harus jelas calon penerima dan pemberi bantuannya. (pai/Radar Majalengka)