PKB Cikijing Jagokan "Tunas"

Majalengka - Semakin dekatnya pelaksanaan Pilbup Majalengka, membuat jajaran pengurus DPC PKB Kabupaten Majalengka mempercepat langkah penguatan struktur dan jaringan, terutama di tingkat kecamatan dan desa. Partai berlambang sembilan bintang mengelilingi bola dunia itu menargetkan hingga akhir April pembentukan kepengurusan DPAC di 26 kecamatan tuntas.

Ketua DPC PKB Kabupaten Majalengka, Nasir SAg mengatakan, PKB memang menargetkan penguatan struktural hingga ke tingkat RT dan RW. Sebagai upaya untuk membangun mesin politik yang kuat guna menghadapi berbagai agenda politik, termasuk Pilbup Majalengka yang semakin dekat.

"Kami memang menargetkan agar kepengurusan DPAC PKB bisa rampung dibentuk hingga akhir April mendatang. Saat ini dari 26 kecamatan tersisa 9 DPAC lagi yang belum kami bentuk. Salah satunya adalah DPAC Cikijing," ujar politisi jebolan Pontren Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur ini kepada PKB Majalengka online usai menggelar fit n proper test terhadap lima calon kandidat Ketua DPAC Cikijing.

Sementara itu, Ketua Panitia Musancab DPAC Cikijing, K Diding Joharudin kepada media ini mengatakan, rencananya kegiatan musancab diwilayahnya akan dihadiri oleh ratusan orang yang terdiri dari utusan dari tiap ranting sebanyak 10 orang, dari MWC NU, tokoh masyarakat, dan simpatisan PKB Se Kecamatan Cikijing yang akan dipusatkan kegiatannya di GOR Desa Kasturi Kecamatan Cikijing. Sejauh ini sudah ada 5 kandidat Ketua Dewan Tanfidz DPAC PKB Cikijing yang mendaftar dan lolos fit n proper test di DPC.

Kelima calon tersebut diantaranya adalah H A Rohim yang menjabat sebagai sekretaris Dewan Syuro periode lalu, Wakil Ketua DPAC K Oo Joharudin, Ketua Garda Bangsa Cikijing Ustadz Otong Nasrullah, Agus Mursidi SPdI dan dirinya yang merupakan calon incumbent.

"Untuk calon Ketua DPAC Cikijing sejauh ini sudah terjaring 5 calon dari awalnya sekitar 30 calon yang mendaftarkan. Sementara untuk kandidat Ketua Dewan Syuro baru satu yakni KH Dudu A Kolik," ujarnya.

Disinggung soal rencana pencalonan Nasir SAg dalam Pilbup 2013, pihaknya menyambut baik dan siap mendukung penuh Ketua DPC PKB untuk maju dalam Pilbup, terlepas siapapun pasangannya. Namun, kalau boleh memilih pihaknya cenderung mendukung agar Nasir SAg bisa bersanding dengan H Yomanius Untung SPd. "Untuk Pilbup 2013, kami dari DPAC Cikijing kalau dibolehkan memilih kayanya menjagokan "Tunas" (Untung-Nasir)," ucapnya. Ketika diminta alasannya, dia mengatakan bahwa secara dukungan politik sudah sangat mencukupi untuk pencalonan. Dengan diusung oleh 2 partai besar di Majalengka yaitu Partai Golkar dengan 6 kursi dan PKB dengan 6 kursi, pasangan ini dinilai cukup ideal untuk bisa memimpin Majalengka 5 tahun ke depan. Belum lagi kalau dilihat dari keterwakilan wilayahnya, cukup repesentatif mewakili wilayah Utara-Selatan. "Lihat saja, Pak Untung mewakili wilayah selatan dan Pak Nasir mewakili wilayah Utara jadi ya saya kira sangat pas dan ideal kalau pasangan ini nanti berjodoh di Pilbup 2013," kata politisi asal Cikijing ini.

"Yang jelas kader PKB dan kalangan ulama NU Cikijing siap mendukung dan menyukseskan Pak Nasir untuk maju dalam Pilbup 2013 mendatang. Sebab dia merupakan kader terbaik PKB di Majalengka yang diharapkan mampu membangun dan menyejahterakan rakyatnya. Apalagi dia cukup dekat dengan kalangan ulama dan masyarakat," jelasnya. (Aan Subarhan)

PKB Majalengka : Pasangan Nasir Tergantung Kiai

Majalengka - Kesriusan DPC PKB Kabupaten Majalengka untuk membidik posisi wakil bupati (M2) dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Majalengka September 2013 mendatang semakin menguat. Hal itu terlihat dari kegiatan roadshow dan konsolidasi partai yang dilakukan DPC PKB ke sejumlah DPAC yang dilakukan ketuanya, M. Nasir.

Menurut Nasir, kedatangannya ke sejumlah DPAC dan Pondok Pesantren (pontren) tidak lain untuk meminta dukungan dan restu dari para kiai terkait rencananya untuk maju sebagai calon wakil bupati. Sebagai kader yang baik dan patuh kepada kiai, dia tidak bisa memutuskan secara langsung meski DPW dan DPP merekomendasikan dirinya untuk maju sebelum ada restu dari para kiai.

Untuk itulah, kedatangannya ke sejumlah pontren dan DPAC tidak lain untuk minta restu para kiai dan sesepuh. "Kalau memang para kiai menghendaki saya untuk maju ya saya siap dan patuh dengan perintah mereka. Tapi kalau menurut kiai jangan ya saya juga akan patuh," terangnya saat berkunjung ke Pontren Salafiyah Desa/Kecamatan Sindangwangi.

Saat disinggung soal pasangan, Nasir mengatakan, pada dasarnya dirinya siap dipasangkan dengan siapapun, baik dengan incumbent H Sutrisno, Wakil Bupati H Karna Sobahi maupun tokoh lainnya sesuai dengan intruksi dan arahan para kiai dan DPP PKB. Diakui di internal PKB memang saat ini terdapat tiga kubu, yakni yang menginginkan berpasangan dengan H Sutrisno, dengan H Karna , dan sebagian lainnya meminta agar berpasangan dengan tokoh lain seperti Abah Encang, Yomanius Untung, H Pepep, Asep Aminuddin, atau lainnya.

"Semuanya itu baru desakan dan saran dari kader. Soal pasangan sendiri memang masih digodok di partai dan belum diputuskan. Pada dasarnya saya siap saja berpasangan dengan siapapun asalkan para kiai merestui dan para kader mendukung. (pai/Rakyat Cirebon)

Majalengka Usulkan 3.000 CPNS

Majalengka - Usulan formasi pegawai baru Pemerintah Kabupaten Majalengka, belum dipastikan. Namun, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sudah melakukan persiapan usulan. Dari hasil invertarisasi kebutuhan pegawai di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), diprediksi Kabupaten Majalengka membutuhkan 3 ribu PNS. Kepala BKD Drs H Ahmad Sodikin MM menjelaskan, untuk analisa kebutuhan pegawai terlebih dahulu dilakukan pemetaan dengan cara menghitung PNS yang akan pensiun. "Seluruh OPD sudah kami analisa. Termasuk melihat perkembangan yang akan terjadi soal pengusulan CPNS untuk tahun 2013," ujarnya Selasa (7/2).

Sodikin menambahkan, tenaga pendidik adalah formasi yang paling banyak membutuhkan pegawai baru. Dari 14.507 PNS di Kabupaten Majalengka, masih diperlukan 2 ribu guru dan 1 ribu tenaga medis. "Kita hanya memberikan usulan saja ke pusat. Nanti yang memutuskan adalah pemerintah pusat dengan beberapa kajian dan verifikasi. Sebab, dalam menentukan formasi, pemerintah pusat harus mengalokasikan anggaran selama 50 tahun per PNS nantinya. Termasuk juga gaji pokok, tunjangan anak, serta hak-hak pegawai lainnya," jelasnya.

Sodikin mengungkapkan, seleksi penerimaan CPNS tahun 2013 akan lebih ketat. Sebab berdasarkan peraturan, prosesnya cukup bersaing di daerah.

"Memang pengadaan kebijakan PNS ada di pusat. Tapi ada informasi lebih ketat karena ada pengawasan lebih nanti," tuturnya.

Ketika ditanya berapa jumlah efektif untuk PNS di Kabupaten Majalengka, Diki menyebut kebutuhan saat ini adalah kurang lebih 18 ribu pegawai. "Kalau ada 18000 PNS, saya yakin kebutuhan pelayanan masyarakat bisa lancar," kata dia.

Dia mengungkapkan, dari tiga formasi yang diberikan oleh pemerintah pusat (tenaga pendidik, tenaga medis, dan pekerja mendesak), ada satu yang kemungkinan tidak diusulkan di Kabupaten Majalengka. Formasi itu adalah pekerja mendesak seperti sipir, tenaga ahli bidang tertentu dan lainnya.

"Tapi kalau ada dari hasil akhir kajian, tentu kami akan mengusulkan. Hingga sekarang belum ada keputusan final dari kami," ujarnya. (mid/Radar Majalengka)

PKB Tuding Pemerintah Abaikan Perangkat Desa

Jakarta - Ketua Fraksi PKB di DPR, Marwan Jafar, menyatakan bahwa pihaknya terus mendorong agar perangkat desa dijadikan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sayangnya, upaya itu belum mendapatkan respon dari pemerintah.

"Untuk perangkat desa sampai hari ini pemerintah belum mau mengakomodasi," kata Marwan dalam saat acara launching buku "Laporan Kinerja Tahun Fraksi PKB DPR 2011" di Jakarta, Selasa (31/1).

Marwan mengatakan, sejak dua pekan terakhir ini dirinya mendapatkan banyak SMS dari perangkat desa yang menuntut untuk dijadikan PNS. Menurutnya, kini muncul kecemburuan dari perangkat desa hanya Sekretaris Desa (Sekdes) saja yang kini sudah dijadikan PNS.

"PKB mendorong mereka jadi PNS. Sekdes sudah menjadi PNS. Muncul kecemburuan  sekdes sudah jadi PNS, perangkat desa juga minta jadi PNS," ungkap Anggota Komisi III itu.

SMS lainnya juga berdatangan dari para kepala desa, yang menuntut agar desa dibiayai oleh APBN. "Mereka menuntut supaya desa dibiayai APBN. APBN 10 persen terintegasi di desa sudah diusulkan," katanya.

Kendati demikian, lanjut dia, kalau menuntut 10 persen APBN untuk desa itu berat sekali. Dia mencontohkan, APBN saja sudah 20 persen harus dialokasikan untuk pendidikan.

"Kalau diambil lagi 10 persen dari Rp1.300 triliun, itu sudah habis. Hampir Rp400 triliun sudah diambil pendidikan. Kita integrasikan antara APBN dan APBD  provinsi kabupaten kota. Itu ide dasar mengenai kita memerjuangkan desa itu," katanya.(boy/jpnn)