Jakarta– Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) mengakui maraknya indikasi kecurangan dalam proses rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) di berbagai daerah.
Deputi Sumber Daya Manusia dan Aparatur Kemenpan dan RB Ramli Naibaho mengatakan, mereka yang terlibat dalam kecurangan pada proses seleksi rekrutmen CPNS di daerah di antaranya kepala daerah, DPRD, pimpinan instansi, dan media.“Jadi kecurangan yang dilakukan memang berjamaah,” ujar Ramli kepada SINDO di Jakarta kemarin.
Menurut Ramli, pihaknya kesulitan menangani praktik kecurangan berjamaah dalam rekrutmen CPNS yang diduga melibatkan oknum penyelenggara negara dengan posisi politik tertentu di daerah.Apalagi mereka terpilih mengisi jabatan saat ini berdasarkan hasil pilihan langsung rakyat. “Sulit diberi sanksi. Paling tidak, bila memang terbukti ada PNS yang lolos dari hasil kecurangan, kami anggap ada pelanggaran administratif sehingga harus dibatalkan.
Yang bersangkutan tidak diberi NIP (nomor induk pegawai),” jelas Ramli. Dia menyebutkan, dari 47 pengaduan kasus kecurangan dalam rekrutmen CPNS, sekitar 50% di antaranya masuk kategori memang terindikasi kuat. Sejumlah daerah yang hasil seleksinya dibatalkan harus melakukan rekrutmen ulang CPNS seperti di Sumatera, Kalimantan, dan Jawa Tengah. Kemenpan dan RB saat ini juga telah menelusuri dugaan kecurangan seleksi 236 CPNS 2010 di Kubu Raya,Kalimantan Barat.
Untuk menekan kecurangan yang sama terjadi terus, pemerintah telah menggandeng Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknasuntuk membantu proses rekrutmen CPNS. Dengan sistem yang terkomputerisasi, nantinya diharapkan setiap peserta dapat menerima hasil tes sesaat setelah mengikuti ujian.Kemendiknas sudah menunjuk beberapa perguruan tinggi negeri (PTN) untuk menjajaki teknologinya.
”Kalau hasil tes langsung diumumkan hari itu juga, selain meminimalisasi kecurangan juga dapat mengakomodasi asas transparansi. Semua kalangan masyarakat dapat menyaksikannya,” terang Ramli. Sementara itu, Ketua Tim Verifikasi CPNS dari Kemenpan dan RB Nurhayati mengakui memang diperlukan adanya perubahan sistem dalam proses seleksi CPNS. Salah satunya adalah sistem komputerisasi di mana hasil ujian langsung diumumkan sesaat setelah peserta mengikuti tes.
Dia mengakui, para pelaku kecurangan dalam rekrutmen CPNS berlandaskan motif uang.“Tapi menangkap pelaku memang bukan ranah kami.Itu sudah ranah penegak hukum seperti kepolisian,”katanya. Disinggung soal sentralisasi sistem rekrutmen, Nurhayati mengaku hal itu memang diperlukan sejauh menyangkut kompetensi dasar. Sedangkan untuk kompetensi bidang maka harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing.
”Pada seleksi 2004 lalu yang bersifat sentralistik, negara berhasil merekrut pegawai- pegawai yang bagus secara kualitas,”terangnya. Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja mengatakan, maraknya indikasi kecurangan dalam seleksi CPNS tidak lepas dari kepentingan kepala daerah,orang-orang dekatnya, dan parpol yang mengusungnya. ”Banyaknya kecurangan dalam rekrutmen CPNS adalah salah satu persoalan pelik penerapan otonomi daerah yang harus segera dicarikan jalan keluarnya,”tegasnya.
Menurutnya, meski pemerintah telah merangkul beberapa perguruan tinggi negeri dalam proses seleksi CPNS, hasil bisa berubah begitu sampai di meja sekretaris daerah (sekda). Beberapa pemerintah daerah yang menyadari hal ini,kata Hakam Naja, berharap agar proses rekrutmen kembali tersentralisasi. Karena itu, dalam revisi UU No 32/2008 tentang Pemerintahan Daerah, dibahas pula mengenai sistem seleksi penerimaan CPNS. (Sindo)
0 komentar:
Posting Komentar